Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu

Abstract

Abstrak
Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, maka perlu dilakukan analisis peran pemerintah daerah terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan. Metode penelitian ini adalah analisis formatif yaitu bertujuan menilai peran pemerintah daerah terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan, dan bagaimana pemikiran memodifikasi untuk pengembangan sehingga membawa perbaikan. Hasil yang didapat ialah pada pertengahan tahun 2014 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebanyak 229 unit, masih kurang sebanyak 361 unit untuk mencapai kebutuhan tahun 2019. Akses ke pelayanan kesehatan sebagaian masyarakat masih menjadi kendala geografis, waktu paling lama dari menuju puskesmas 90 sd 120 menit, biaya Rp. 200.000,- menggunakan ojek. Rasio fasilitas pelayaan rujukan tertinggi di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000 penduduk dan terendah Kabupaten Rejang Lebong 0,40 per 100.000. Ratio dokter spesialis tertinggi 3.61 per 100.000 penduduk dengan rerata biaya rawat inap Rp. 3.595.000,- per pasien, terendah 0,55 per 100.000 pendudukan dengan rerata biaya rawat inap Rp.1.000.000,-. Pemenuhan tenaga terutama dokter umum, dokter gigi di puskesmas sulit terwujud mengingat formasi CPNS sangat kecil. Apabila dilakukan kontrak, Pemerintah Kabupaten/kota tidak mampu.
Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kebijakan jaminan kesehatan nasional.

Abstract
The National Health Insurance Scheme aims to facilitate the public's access to quality health services. How does the availability of health facilities, it is necessary to analyze the role of local governments on the availability of health facilities. Methods: formative analysis, assessing the role of local governments on the policies that are being implemented, and how to modify the thinking for development so as to bring improvement. Results: Mid-2014 FKTP in collaboration with the Social Security Agency (BPJS) health as much as 229 units, 361 units are still lacking to achieve the requirements in 2019. Access to health care is still a society in part to geographical constraints, the longest time of the leading health centers 90 up to 120 minutes, costs IDR. 200.000, - use a motorcycle taxi. The ratio of the highest referral ministry facility in the city of Bengkulu 1.88 per 100,000 population, and the lowest Rejang Lebong 0.40 per 100,000. The highest ratio of specialists per 100,000 population is 3.61 with an average cost of hospitalization IDR. 3.595.000,- per patient, the lowest of 0.55 per 100,000 of the occupation with an average hospitalization cost IDR 1.000.000,-. Fulfillment power especially general practitioners, dentists at health centers employess difficult to achieve given the very small formations, if the contract is done district/city can not afford.
Keywords: role of local government, availability of health facilities, the national health insurance policy